Blora, transisi.net – Sejumlah petani di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, mengeluhkan dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kios pupuk UD Guyup Rukun milik Suradi disebut menjual pupuk bersubsidi seharga Rp150.000 per sak ukuran 50 kilogram.
Keluhan tersebut disampaikan seorang warga Desa Megeri yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada awak media pada Jumat (13/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa harga tersebut membuat petani merasa terbebani.
”Neng desoku rego rabuk 150ewu mas, wong tani isine wedi. Butuhe manut seng penting oleh jatah rabuk (Di desa saya harga pupuk Rp150.000, Mas. Para petani sebenarnya merasa keberatan, tetapi mereka memilih mengikuti harga tersebut karena yang penting masih mendapatkan jatah pupuk),” ungkap warga tersebut.
Suradi Akui Ada Tambahan Rp10 Ribu
Menindaklanjuti pengaduan warga, awak media mendatangi kios UD Guyup Rukun untuk meminta penjelasan langsung dari pemiliknya, Suradi.
Saat dikonfirmasi, Suradi membantah menjual pupuk bersubsidi seharga Rp150.000 per sak. Namun, ia mengakui adanya tambahan biaya sebesar Rp10.000 dari HET.
”Aku ora pernah adol rabuk rego 150ewu mas, tapi cuman enek tambahan 10ewu soko HET, kui kanggo biaya pengambilan pupuk neng distributor(Saya tidak pernah menjual pupuk seharga Rp150.000, Mas. Hanya ada tambahan Rp10.000 dari HET untuk biaya pengambilan pupuk di distributor),” ujar Suradi.
Menurut Suradi, tambahan tersebut bukan merupakan kenaikan harga pupuk secara sepihak, melainkan biaya jasa angkut atau transportasi saat mengambil pupuk dari distributor, yakni CV Tani Jaya Perkasa.
Ia juga menyatakan bahwa kebijakan tambahan biaya operasional tersebut telah dibicarakan dan disepakati bersama kelompok tani setempat.
Biaya Tambahan Menjadi Persoalan yang Perlu Diuji
Keterangan Suradi memunculkan persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, penyaluran pupuk bersubsidi memiliki ketentuan harga yang harus dipatuhi oleh pihak penyalur dan pengecer.
Persoalannya bukan hanya mengenai nominal yang dibayarkan petani, tetapi juga dasar pembebanan biaya tambahan di luar HET. Apakah biaya angkut tersebut diperbolehkan dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi? Apakah kesepakatan dengan kelompok tani dapat menjadi dasar penarikan biaya tambahan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan ketentuan tata niaga pupuk bersubsidi dan keterangan instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Distributor, Kelompok Tani, dan KP3 Perlu Dimintai Penjelasan
Untuk memperjelas persoalan tersebut, penelusuran berikutnya akan diarahkan kepada CV Tani Jaya Perkasa selaku distributor yang disebut Suradi sebagai sumber pengambilan pupuk.
Keterangan distributor diperlukan untuk mengetahui mekanisme penyaluran, biaya pengangkutan, serta ketentuan harga yang berlaku bagi kios pengecer.
Kelompok tani di Desa Megeri juga menjadi pihak penting untuk dimintai penjelasan. Hal ini guna memastikan apakah benar terdapat kesepakatan mengenai tambahan biaya Rp10.000, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana proses kesepakatan tersebut berlangsung.
Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Blora dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) perlu memberikan penjelasan mengenai ketentuan HET serta mekanisme pembebanan biaya tambahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Melalui konfirmasi kepada para pihak tersebut, Transisi berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik penjualan pupuk di UD Guyup Rukun. Penelusuran ini juga diperlukan untuk memastikan apakah keluhan petani berkaitan dengan pelanggaran ketentuan tata niaga atau persoalan biaya operasional yang perlu diperjelas dasar hukumnya.
Transisi akan mengikuti perkembangan persoalan ini dengan menggali keterangan, dokumen, dan penjelasan dari pihak-pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang. (Antok)
Editor : tim red
