 |
| Ilustrasi nilai giat pekerja kreatif dalam sistem anggaran perhitungan negara. |
Opini, transisi.net – Kasus yang menjerat videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, berkembang menjadi perhatian publik karena memunculkan diskusi tentang bagaimana pekerjaan kreatif dinilai dalam sistem perhitungan negara.
Sejumlah pemberitaan media, termasuk IDN Times dengan judul 5 Fakta Kasus Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu menyebutkan bahwa perkara ini berkaitan dengan proyek video profil desa di Kabupaten Karo dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa. Dalam proses audit, disebutkan adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp202 juta.
Dalam persidangan, muncul pembahasan mengenai beberapa komponen pekerjaan seperti ide, konsep, hingga editing yang menjadi bagian dari perhitungan. Hal ini kemudian memicu beragam respons di ruang publik.
Perbedaan Cara Menilai
Kasus ini memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan.
Di satu sisi, sistem audit menekankan aspek administratif yang terukur untuk memastikan akuntabilitas anggaran. Di sisi lain, pekerjaan kreatif memiliki karakteristik yang tidak selalu dapat dinilai hanya dari komponen fisik, melainkan juga dari proses, keahlian, dan hasil.
Perbedaan inilah yang kemudian menjadi titik diskusi dalam melihat perkara yang sedang berjalan.
Respons Publik
Tanggapan masyarakat menunjukkan beragam pandangan. Sebagian menilai bahwa pekerjaan kreatif tidak memiliki standar harga baku dan bergantung pada kualitas serta kesepakatan profesional. Sementara itu, ada pula yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran publik.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak sederhana dan melibatkan berbagai perspektif.
Kebutuhan Pendekatan yang Lebih Adaptif
Situasi ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam menilai jasa kreatif. Dalam praktik pengadaan, acuan seperti standar harga satuan belum tentu sepenuhnya menggambarkan pekerjaan berbasis keahlian.
Pertimbangan seperti waktu kerja, kompleksitas produksi, dan standar industri menjadi hal yang mulai relevan untuk diperhatikan, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Penutup
Perkara ini masih dalam proses hukum. TRANSISI menghormati jalannya proses tersebut tanpa mendahului kesimpulan.
Namun, perhatian publik yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat persoalan ini secara lebih utuh. Tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dari cara memahami nilai dalam sebuah pekerjaan.
Pada akhirnya, diskusi ini menjadi bagian dari upaya untuk menemukan keseimbangan antara sistem yang ada dan perkembangan sektor kreatif yang terus berjalan.
