 |
| Srimulyani (menteri keuangan) | pict by man |
Transisi.net, Jakarta – Pemerintah memastikan alokasi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tetap mencapai 20 persen dari APBN, meskipun terjadi koreksi signifikan dalam pos anggaran tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik naik menjadi Rp274,7 triliun, jauh lebih besar dibanding paparan awal yang disampaikan saat Konferensi Pers RAPBN 2026, Jumat (15/8), yakni Rp178,7 triliun.
Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8), dikutip dari Antara.
Koreksi Karena Komponen Belum Masuk
Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menjelaskan, koreksi terjadi karena ada sejumlah komponen belanja pegawai yang belum dimasukkan dalam perhitungan awal.
Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” ungkap Luky.
Perubahan paling mencolok tampak pada tunjangan profesi guru (TPG) PNS dan tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, yang awalnya diperkirakan Rp82,9 triliun namun naik menjadi Rp120,3 triliun. Selain itu, TPG ASN daerah dikoreksi dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun.
Sementara itu, besaran untuk TPG non-PNS tetap Rp19,2 triliun dan TPD non-PNS tetap Rp3,2 triliun.
Struktur Anggaran Pendidikan RAPBN 2026
Secara keseluruhan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dipatok sebesar Rp757,8 triliun dengan tiga saluran utama:
Transfer ke daerah (TKD): Rp253,4 triliun
Untuk tunjangan guru negeri/swasta, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, dan tambahan penghasilan guru.
Belanja kementerian/lembaga (K/L): Rp243,9 triliun
Disalurkan melalui Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kementerian PU, dan Kemensos.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp223,6 triliun
Menyasar 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia, penyaluran melalui pos belanja pendidikan.
Belanja pembiayaan: Rp37 triliun
Termasuk beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, penguatan 21 PTN BH eksisting, 2 PTN BH baru, dukungan untuk 9 sekolah unggulan, serta revitalisasi 11.686 sekolah.
Konsistensi Porsi Pendidikan
Sri Mulyani menegaskan bahwa koreksi anggaran tunjangan guru tidak memengaruhi komitmen pemerintah menjaga porsi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
Alokasi ini mencakup berbagai belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, baik melalui transfer daerah, kementerian, maupun program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan LPDP,” katanya.
Dengan koreksi ini, pemerintah berharap RAPBN 2026 mampu menjaga kesinambungan pembiayaan pendidikan, sekaligus memberikan kepastian bagi jutaan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. (Tim/red)
